Premis.ID – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan Kartu Prakerja akan dilanjutkan pada 2023. Pemerintah mengalokasikan anggaran sebesar Rp 5 triliun dengan target penerima 1,5 juta orang.
Menanggapi hal tersebut, Ekonom Center of Reform on Economic (CORE) Yusuf Rendy Manilet mengapresiasi keberlanjutan program Kartu Prakerja.
“Sekarang pemerintah telah memutuskan untuk melanjutkan, ini adalah inisiatif yang baik mengingat ini juga kembali ke tujuan awal meningkatkan keterampilan pekerja yang menurut saya beberapa penelitian memang menunjukkan, keterampilan pekerja kita masih relatif rendah sehingga mereka perlu ditingkatkan agar siap memasuki dunia kerja,” kata Yusuf hari ini 4 Oktober 2022.
Apalagi diproyeksikan pada tahun 2023, ‘awan gelap’, akan terjadi krisis yang tentunya akan berdampak pada negara.
“Memang, Kartu Prakerja bukanlah program utama yang bisa mengubah awan gelap. Setidaknya memberikan permodalan, dukungan terutama bagi mereka yang membutuhkan, tidak hanya bantuan berupa keterampilan untuk memasuki dunia kerja, tetapi juga dukungan dana yang dapat mereka gunakan sebagai konsumsi,” kata Yusuf.
Kartu Prakerja tahun 2023 dengan skema biasa, pemerintah akan menyesuaikan besaran bantuan yang diterima peserta senilai Rp4,2 juta per individu dengan rincian berupa bantuan biaya pelatihan sebesar Rp3,5 juta, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600 ribu yang akan diberikan satu kali, dan insentif survey sebesar Rp100 ribu untuk dua kali. survei.
Lebih lanjut Yusuf menegaskan, ada pekerjaan rumah bagi pemerintah dalam program Kartu Prakerja ini. Itu tentang distribusi tenaga kerja.
